PENYULUHAN HAK WARGA NEGARA ATAS BANTUAN HUKUM DI SMA IT DARUL QURAN MULIA BOGOR

Abstract

Hukum harus senantiasa tampil sebagai sarana yang harus mewarnai kehidupan, baik orang perorangan, masyarakat, maupun lembaga-lembaga negara dan pemerintahan. Dalam negara hukum, negara melalui konstitusi mengakui dan melindungi hak asasi setiap warga negara. Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, kesetaraan, keadilan gender, penegakan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Dalam rangka menjamin hak konstitusional bagi setiap warga negara yang mencakup perlindungan hukum, kepastian hukum, persamaan di depan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, pada tanggal 04 Oktober 2011 Pemerintah dan DPR secara bersama-sama telah menyetujui undang-undang yang mengatur bantuan hukum yakni, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum). Kehadiran UU Bantuan Hukum ini paling tidak menjawab ekspektasi yang tinggi dari masyarakat akan penyelesaian persoalan bantuan hukum di Indonesia, dimana sampai saat ini masih banyak rakyat Indonesia yang tak mendapatkan akses terhadap bantuan hukum. PKM yang dilakukan ini dilaksanakan di SMA IT Darul Quran Mulia dengan target peserta adalah seluruh siswa-siswi, staff, dan guru yang mana bantuan hukum gratis menjadi sebuah hak yang didapat oleh setiap warga negara yang kerap kali ini belum banyak diketahui oleh seluruh warga secara awam hukum. Dalam PKM kali ini melibatkan mahasiswa dan rekan sejawat dosen untuk melaksanakan dan mensukseskan kegiatam PKM di SMA IT Darul Quran Mulia.